Polda Banten Bongkar Delapan Kasus Penyalahgunaan BBM Bersubsidi, 14 Orang Tersangka Diamankan

SERANG - Info Fakta News 

Polda Banten melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) berkoordinasi dengan jajaran Polres se‑provinsi berhasil mengungkap delapan kasus dugaan niaga dan penyalahgunaan Bio‑Solar serta Pertalite bersubsidi sepanjang Oktober 2026. 

Kegiatan penindakan dipimpin langsung Kapolda Banten Irjen Pol Hendra Kurniawan, didampingi Wakapolda Banten Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho, Dirreskrimsus Polda Banten Kombes Pol Dr. Donny Sardo L, dan Kasubbid PID Bidhumas Polda Banten AKBP Lilik Supratman.

Sebanyak 14 orang tersangka berhasil diamankan dari enam wilayah hukum, yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon

Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. 

Rinciannya, dua tersangka dari Ditreskrimsus, satu dari Polresta Serang Kota, satu dari Polres Serang, tiga dari Polres Cilegon, empat dari Polresta Tangerang, dua dari Polres Lebak, dan satu dari Polres Pandeglang.

Berdasarkan hasil penyelidikan, para pelaku diduga membeli BBM bersubsidi berulang kali di berbagai SPBU menggunakan kendaraan roda empat dan roda enam yang telah dimodifikasi.

Bahan bakar kemudian dipindahkan ke jerigen dan drum dengan bantuan pompa air (alkon), lalu dikumpulkan untuk dijual kembali ke pihak industri dan pembeli lain dengan harga non‑subsidi guna meraup keuntungan pribadi.

Petugas menyita barang bukti antara lain 6.036 liter Bio‑Solar, 409 liter Pertalite, 10 unit kendaraan, 86 jerigen, 30 drum, beserta peralatan penyalur lainnya.

“BBM bersubsidi adalah bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Kami tidak akan memberi ruang bagi pihak yang menyalahgunakannya untuk keuntungan pribadi,” tegas Irjen Pol Hendra Kurniawan dalam konferensi pers Senin (02/11/2026).

Para tersangka disangkakan Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo. Pasal 40 angka 9 UU No 6 Tahun 2023 jo. UU No 1 Tahun 2026, dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda hingga Rp 60 miliar.

Polda Banten juga menyatakan akan terus mengembangkan perkara untuk mengungkap jaringan yang lebih luas. Masyarakat diajak berperan aktif melaporkan indikasi penyalahgunaan BBM bersubsidi ke pihak kepolisian. 

“Pengawasan tidak bisa hanya dari polisi saja, kita butuh mata dan telinga seluruh warga,” pungkas Kapolda Banten.

(Red)